Kabupaten Bekasi, investigasi86news - Kabupaten Bekasi - Beredar rumor dari salah satu sumber, dalam waktu dekat bakal ada rotasi mutasi di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang, Hembusan sepoy-sepoy angka dari mulai puluhan Juta rupiah bahkan hingga miliaran sudah mulai santer terdengar.
Benarkah rumor rotasi mutasi di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang - dr.Asep Surya Atmaja bakal ada dalam waktu dekat ini..?
Mirisnya, Untuk menempati posisi jabatan strategis di SKPD Kabupaten Bekasi (isu berkembang), Seseorang harus merogoh kocek lebih dalam lagi bahkan sampai miliaran rupiah, hal tersebut mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk SJ Ependi SH Ketua Lembaga Investigasi Negara ( LIN ) Jawa barat.
Ketua LIN Jawa Barat, SJ Ependi, menduga kegiatan rotasi mutasi itu ada bermuatan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) hingga miliaran rupiah bahkan lebih parahnya lagi ajang tersebut sudah menjadi hal lumrah dilingkungan Pemkab Bekasi, Diduga dikoordinir oleh Oknum BKD.
"Maka dari itu kami mendesak KPK Republik Indonesia segera menindaklanjuti dugaan tersebut, demi terciptanya program Presiden Republik Indonesia," ucapnya.
Ia menyayangkan, Ade Koswara Kunang menjabat Bupati Bekasi belum satu tahun sudah merombak tatanan pemerintahan serta memberikan promosi bagi pejabat yang sedang menata program pembangunan.
"Praktik seperti inilah sebenernya yang menjadi faktor utama penyebab rusaknya kinerja ASN Kabupaten Bekasi," katanya.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat bahkan Aparat Penegak Hukum terkait untuk mengawasi rotasi mutasi ini.
"Rotasi mutasi ini kami menduga menjadi ajang pesta rupiah, untuk memperkaya diri," ungkapnya.
Dia berharap, ASN dilingkungan Pemkab Bekasi bekerja untuk melayani masyarakat serta merencanakan pembangunan untuk Kabupaten Bekasi lebih baik. Bukan untuk mengejar jabatan dengan segala cara dihalalkan.
"Mari kita sama-sama berantas jual beli jabatan yang menguntungkan oknum pejabat, karena praktik itu sangat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat bekasi," pungkasnya.
(*/red/**Hd)