CIMAHI, Investigasi86news, - Kota Cimahi menjadi tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian 2025 Wilayah Kerja Kantor Regional (Kanreg) III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah Jawa Barat - Banten yang berlangsung di Gedung Cimahi Technopark Jalan Baros, Kec. Cimahi Selatan, Kamis (9/10).
Kegiatan ini dihadiri Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman, seluruh Wali Kota dan Bupati wilayah Jawa Barat dan Banten, beserta bagian kepegawaian.
"Muara dari kegiatan ini adalah bagaimana seluruh ASN Jawa Barat dan Banten, sekitar 500 ribu orang, dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden serta visi-misi para gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullo ditemui usai kegiatan.
Menurutnya, tugas BKN dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) bukan semata mengurusi administrasi seperti pengangkatan, pemindahan, promosi, atau demosi pegawai.
Lebih dari itu, mereka harus mampu mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui kinerja ASN yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
"Hari ini kami mengajak para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, serta kepala BKD untuk bertransformasi dari yang administratif menuju yang substantif. Substansinya adalah menjalankan visi-misi kepala daerah dan Asta Cita Bapak Presiden," tegasnya.
Menurut Zudan, implementasi sistem merit dan manajemen talenta menjadi cara efektif untuk meminimalkan kesenjangan kinerja ASN di berbagai wilayah.
Dengan sistem ini, kader terbaik diberi peluang yang sama untuk berkembang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
"Misalnya, ada ahli IT yang sangat kompeten di Kabupaten Pangandaran, tapi belum terpakai optimal di sana. Ia bisa dipindahkan ke daerah lain yang sedang bergerak ke arah digitalisasi. Itu yang disebut mobilitas talenta," terangnya.
Melalui sistem ini, potensi ASN tidak akan terbuang sia-sia. Tugas BKD provinsi dan kabupaten/kota, sambung Zudan, adalah memetakan talenta sehingga pemerataan SDM dapat berjalan secara efektif.
Namun, ia mengakui masih banyak kendala di lapangan. Pertama, sistem remunerasi antar daerah belum seragam, ada yang tinggi, ada yang rendah, sehingga perlu dibangun standar yang mendekati kesetaraan.
Kedua, tingkat pendidikan ASN di setiap daerah masih timpang, ada yang banyak lulusan S2 dan S3, namun di daerah lain justru masih minim. Ketiga, perbedaan cara pandang kepala daerah terhadap pengembangan ASN juga berpengaruh.
"Banyak ASN yang mendapat beasiswa S2, S3, tapi ada juga daerah yang tidak menyediakan beasiswa sama sekali. Padahal pendidikan itu kunci pengembangan ASN," bebernya.
Ia pun menargetkan agar seluruh ASN di Jawa Barat dan Banten dapat menerapkan sistem manajemen talenta secara penuh pada 1 Januari 2026 mendatang.
"Saya berharap se-Banten dan se-Jawa Babar 1 Januari 2026 audah menerapkan meritisasi sistem, manajemen talenta," pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan pentingnya optimisme dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan baru tersebut. Menurutnya, kendala harus dipandang sebagai tantangan yang dapat diatasi dengan kerja kolaboratif.
"Kita berpikir positif, kendala itu tantangan, dan tantangan harus dijawab. Insya Allah, di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat akhir tahun 2025 nanti sudah menerapkan manajemen talenta. Sekarang sudah 16 kabupaten/kota, sisanya tinggal 11 lagi," ungkapnya.
Disebutkannya, fondasi penerapan sistem tersebut sudah cukup kuat, tinggal mempercepat proses implementasinya. Komitmen bersama dengan BKN Kanreg III juga telah dibangun agar program ini berjalan serentak dan berkelanjutan.
"Semua ini kami dorong semata-mata untuk mengakselerasi pencapaian Jawa Barat Istimewa," ucapnya.
Menurut Herman, Jawa Barat Istimewa saat masyarakatnya sejahtera, kemiskinan turun signifikan, pengangguran turun signifikan, derajat pendidik masyrakat meningkat signifikan, kualitas kesehatan juga bisa meningkat signifikan.
"Itu tentu harus digerakkan. Dan ASN adalah kuncinya yang diharapkan menjadi mesin dalam menggerakkan pembangunan, mewujudkan visi misi kepala daerah, mewujudkan visi misi pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo," katanya.
Ia menekankan kolaborasi lintas pemerintahan harus berada dalam satu frekuensi, antara kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "ASN kami harapkan menjadi motor penggerak utamanya," ujarnya.
Agar efektivitas menjadi motor penggerak utama, kata Herman, maka salah satu yang harus didorong adalah manajemen talenta.
"Di mana talenta-talenta terbaik ASN ini mendapatkan ruang untuk berkembang. Disisi yang lain tentu kami punya tanggung jawab untuk mengasah talenta-talenta ini. Jadi mulai direncanakan, diasah ditingkatkan kompetensinya kemudian dikembangkan," bebernya.
Herman menyebutkan, dari sekitar 50 ribu ASN di Provinsi Jawa Barat, seluruhnya harus mampu menjadi leverage atau pengungkit pembangunan daerah.
Masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan publik yang cepat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan.
"Pak Gubernur menekankan, mindset ASN harus berangkat dari tujuan. Aturan, kewenangan, dan anggaran itu hanya alat. Tujuannya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat," pungkasnya.
(Anas)