Bangka Barat – Aktivitas penambangan timah ilegal di sejumlah lokasi di Kabupaten Bangka Barat dilaporkan semakin meresahkan masyarakat. Ironisnya, operasi penambangan ini disebut-sebut berlangsung secara terang-terangan, bahkan 24 jam sehari, tanpa adanya tindakan penertiban yang tegas dari aparat penegak hukum setempat
Laporan dari warga dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa para penambang ilegal, baik yang beroperasi di darat maupun di perairan, seolah tidak gentar dan terus menjalankan aktivitas mereka, baik pada siang maupun malam hari.
Dampak Lingkungan dan Sosial Kian Mengkhawatirkan
Aktivitas ilegal yang berlangsung tanpa henti ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kerusakan lingkungan yang masif. Area pesisir, laut, dan kawasan hutan yang seharusnya dilindungi terus dijarah, menyebabkan kekeruhan perairan yang mengganggu mata pencaharian nelayan, serta merusak ekosistem vital seperti hutan bakau dan lahan produktif lainnya.
"Setiap hari kami melihat alat berat atau ponton beroperasi, bahkan suara mesinnya terdengar sampai malam hari. Kami sudah khawatir dengan nasib lingkungan kami, tapi mereka (penambang) seperti tidak tersentuh," ujar salah seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Dampak sosial pun mulai terasa. Selain konflik horizontal antara warga yang pro dan kontra terhadap tambang, aktivitas ilegal ini juga disinyalir menjadi penyebab utama dari masalah kerawanan sosial dan ekonomi di beberapa desa.
Tuntutan Aksi Nyata dan Transparansi Penegakan Hukum
Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, TNI, hingga instansi terkait di Pemerintah Daerah, segera melakukan operasi penertiban besar-besaran dan memberikan sanksi yang adil dan transparan kepada para pelaku, termasuk para pemodal atau beking di balik layar.
"Kami butuh ketegasan, bukan sekadar penertiban 'kucing-kucingan' yang hanya mengamankan alat kecil sementara bos besarnya bebas. Kegiatan tambang ini berjalan siang dan malam, artinya pengawasan dan penindakan harus ditingkatkan," tegasnya.
Pemerintah Daerah dan aparat diminta untuk berkolaborasi dan berkomitmen penuh dalam menjaga wilayah Bangka Barat dari praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak masa depan lingkungan. Kegagalan menindak tegas dikhawatirkan akan memperkuat anggapan di masyarakat bahwa ada pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap aktivitas terlarang ini.