 |
KOTA CIMAHI, Investigasi86news - Dinas Kesehatan Kota Cimahi menggelar Koordinasi Manajemen Krisis Kesehatan, di Aula Gedung A Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Rd Demang Hardjakusumah nomor 1 Cimahi Utara, Rabu (14/5/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Plt, Asisten III Harjono, BPBD Provinsi Jawa Barat, Edi Heryadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Mulyati, staf dinas Kesehatan Kota Cimahi.
Acara Sosialisasi, Koordinasi Manajemen Krisis Kesehatan tersebut dibuka langsung oleh Plt Asisten III Harjono.
Dinas Kesehatan Kota Cimahi Kolaborasi Dengan BPBD Gelar Sosialisasi Koordinasi Manajemen Krisis Kesehatan
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Cimahi Moh. Dwihadi Isnalini, menjelaskan, bahwa sektor kesehatan dalam menangani permasalahan terjadimya bencana.
“Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dari tenaga kesehatan, persiapan rumah sakit bencana, yang melibatkan semua sektor kesehatan,” ucap Dwihadi.
Selain dalam masalah kesehatan untuk penanggulangan masalah bencana, menurut Dwihadi, pihaknya telah mempersiapkan pula tenaga cadangan kesehatan.
“Disinilah kami bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena kesehatan itu melalui pelayanan kesehatannya, survelesnya, dan promosi terkait kesehatannya, paskanya untuk meningkatkan mental daripada korban, kita tangani” terangnya.
Sedangkan terkait masalah resiko bencana dari pihak BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan Edi Heryadi, menjelaskan,
“Kami diundang disini, keterkaitannya tentang masalah sesar Lembang, intinya sesar Lembang ini, memang dampaknya ke Kabupaten/Kota, teasuk Kota Cimahi,” ungkap Edi.
Memang kata Edi dalam skenario dalam Renkon, dan berdasarkan kajian dari BMKG,
“Sesar Lembang itu potensi kejadiannya di 6,8 magnitudo, dan akan berdampak ke 4 Kabupaten/Kota, yaitu salah satunya adalah Cimahi,” ucap Edi.
Foto bersama usai menggelar acara sosialisasi koordinasi manajemen krisis kesehatan
Bila terjadi sesar Lembang lanjut Edi, sudah dipastikan akan terjadi korban jiwa, kerusakan dalam infrastruktur.
“Tentunya dalam penanganan ini, kita akan menggerakkan BPBD, menggerakkan salah satunya adalah sektor kesehatan, yang tergabung dalam Satuan Pemantau Penanganan Darurat, dimana didalamnya bidang operasi, mantap kesehatan, dan liding sektornya adalah Dinkes,” paparnya.
Jadi menurut Edi kluster-kluster kesehatan akan melayani kesehatan, penanganan korban, bila ada yang hamil, penanganan orang hamil
(Anas)